Krisis pangan global memberi pelajaran berarti bagi pemerintah untuk tidak terlalu bergantung pada produk impor dan mengabaikan hasil pertanian lokal. Sebab, kebergantungan pada impor dan rendahnya produktivitas dalam negeri hanya akan membawa pada bencana kelaparan dan kekurangan gizi, terutama di negara-negara dengan penduduk yang padat. Meluasnya ancaman kelaparan pun karena aksi proteksionisme dari negara-negara produsen semestinya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memacu semangat para petani supaya lebih bergairah mengupayakan kemandirian pangan dengan mengatasi masalah yang menghambat produk lokal.
Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Masyhuri, mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus meninggalkan warisan kisah sukses dalam memulai ketahanan dan kedaulatan pangan di Tanah Air yang selama ini diabaikan pemimpin-pemimpin sebelumnya. “Saat ini adalah waktu yang tepat karena dunia sedang terancam krisis pangan,” kata Masyhuri. Menurutnya, memang tidak ada negara di dunia yang bisa bebas dari impor. Namun, jika sangat tergantung pada impor akan berakibat fatal dan bisa membahayakan stabilitas nasional satu negara karena pangan adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda. Pangan adalah kunci utama kedaulatan negara.
Dari dulu masalah pangan nasional itu karena keengganan untuk segera memulai peningkatan produksi nasional dengan strategi yang jelas. Makanya, saat dunia dilanda krisis pangan, dampaknya sangat terasa. Peneliti Senior dari Surabaya Survey Center (SSC), Surokim Abdussalam, mengatakan selain membenahi dengan benar pada sisi hulu atau produksi, di sisi hilir pun harus ditata dengan baik. Saat ini ekonomi tengah berada dalam kondisi krisis, sehingga perlu dukungan kebijakan dengan mendahulukan produk dalam negeri. “Menggunakan belanja APBN dan APBD untuk membeli produk UMKM bisa menolong dan memantik serta mengungkit pertumbuhan ekonomi karena menggerakkan ekonomi lokal, apalagi saat investasi dan ekspor sedang tertekan,” ungkapnya.
