Partai politik yang dulu dianggap sebagai simbol reformasi kini lebih banyak bernuansa personalized party yang mengokohkan sentralisme ketokohan sebagai residunya dan lebih berfungsi sebagai “perusahaan pemenangan elektoral”. Alih-alih menjadi wadah aspirasi, partai justru menjelma layaknya “firma politik” yang mementingkan kepentingan elite.
Pengelolaan partai politik di Indonesia yang sangat terpusat memperkuat oligarki internal, sesuai dengan pandangan Robert Michels tentang “hukum besi oligarki”. Alasan yang sering dikemukakan adalah menjaga soliditas dan menghindari konflik, serta faktor historis terkait tokoh pendiri atau pemersatu partai. Namun, kondisi ini membuat partai lebih berfungsi sebagai alat kepentingan elite daripada wadah aspirasi rakyat, sehingga kualitas demokrasi partai menurun dan berkontribusi pada kemunduran demokrasi secara keseluruhan. Ditambah dengan pragmatisme masyarakat dan politik biaya tinggi, partai semakin terjebak dalam peran sebagai “alat keruk suara” yang supra pragmatis.
Meski demikian, perbaikan masih mungkin dilakukan melalui tiga langkah utama: penguatan pelembagaan partai agar partisipasi kader lebih demokratis, pembudayaan gagasan demokratik yang berkelanjutan, serta kepemimpinan yang ideologis dan progresif. Modal pelembagaan partai sudah ada, dengan kualitas yang dinilai “sedang” menurut kajian BRIN, sehingga peluang perbaikan terbuka. Beberapa partai dan kader progresif juga masih menghargai nilai demokrasi, sehingga di masa depan diharapkan kesungguhan partai dalam memperbaiki diri dapat mengangkat kembali marwah politik demokratis di Indonesia.