Menteri PAN RB, Abdullah Azwar Anas, mengatakan untuk mendorong birokrasi yang lincah, butuh instrumen digital (26/05/2024). Sayangnya, digitalisasi yang selama ini muncul di benak masyarakat adalah aplikasi. Govtech yang disiapkan pun bukan berarti membuat aplikasi baru. Namun, memadukan data dan layanan masyarakat antarkementerian/lembaga. Karenanya, govtech lebih berarti penyelenggara keterpaduan data.
Pada tahap awal, ada tujuh layanan yang diprioritaskan. Pertama, administrasi kependudukan melalui identitas kependudukan digital yang digarap Kemendagri. Kedua, layanan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ketiga, layanan dari Kementerian Kesehatan baik antrean rumah sakit, registrasi dokter (STR), sertifikat vaksin dan imunisasi. Keempat, layanan dari Kepolisian Negara RI seperti izin penyelenggaraan even, SIM online, dan surat keterangan berkelakuan baik (SKCK). Kelima, layanan Kementerian Sosial terkait bantuan sosial yang disalurkan. Keenam, layanan untuk aparatur sipil negara. Ketujuh, pembayaran digital yang ditangani Kementerian Keuangan.
BUMN yang bertanggung jawab terkait govtech adalah Peruri, yang sudah merekrut 300 talenta digital baru untuk menangani keterpaduan data raksasa layanan masyarakat di Indonesia ini. Untuk mendorong komitmen transformasi digital yang sama di semua kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, diselenggarakan SPBE Summit 2024. Acara akan dibuka Presiden Joko Widodo di Istana Negara (27/5/2024). Tak hanya itu, Presiden sekaligus meluncurkan Govtech Indonesia. Interoperabilitas tujuh layanan publik prioritas dimulai. Namun, portal layanan publik yang mencakup semua baru akan diluncurkan September 2024.
