PDI Perjuangan dan cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, kompak mengkritik kebijakan pemerintah terkait pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista). Baik PDI-P maupun Muhaimin menilai, keputusan pemerintah berutang guna membeli alutsista tidak tepat, mengingat banyak kebutuhan masyarakat yang masih harus dipenuhi oleh negara. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menuding, pihak yang mengkritik pembelian alutsista tak paham persoalan geopolitik.
Kritik PDI-P perihal pembelian alutsista berulang kali disampaikan oleh Hasto Kristiyanto. Menurut Hasto, Kemenhan di bawah pimpinan Prabowo mengambil langkah yang tak berpihak kepada rakyat. Hasto juga menyoroti kebijakan Kemenhan mengenai pembentukan perusahaan teknologi militer untuk pengadaan alutsista. Katanya, perusahaan tersebut justru diisi oleh sahabat-sahabat Prabowo selaku Menteri Pertahanan. Muhaimin Iskandar heran pemerintah rela utang triliunan rupiah untuk membeli alutsista di tengah kondisi negara sedang tidak berperang. Padahal, banyak kebutuhan masyarakat yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah.
Pro kontra terkait ini bermula ketika pemerintah memutuskan menaikkan anggaran sektor pertahanan pada akhir November 2023 lalu. Semula, anggaran pertahanan untuk periode 2020-2024 sebesar 20,75 miliar dollar Amerika Serikat. Dengan perubahan ini, sektor pertahanan kini mendapat alokasi anggaran mencapai 25 miliar dollar Amerika Serikat. Kesepakatan penambahan anggaran pertahanan diambil saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor (28/11/2023). Sri Mulyani turut hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam rapat itulah, disepakati kenaikan anggaran belanja alutsista yang bersumber dari pinjaman luar negeri.
