Sekelompok pejabat lokal St. Petersburg, Rusia, menghadapi kemungkinan pembubaran dewan distrik masing-masing setelah mendesak Presiden Vladimir Putin untuk turun jabatan. Salah satu pejabat perwakilan St. Petersburg, Nikita Yuferef mengatakan pengadilan Rusia memutuskan serangkaian pertemuan dewan distrik di daerah itu dalam beberapa waktu terakhir tidak sah. Ini membuka jalan bagi gubernur daerah untuk membubarkan dewan-dewan tersebut. Yuferev merupakan satu dari setidaknya 84 pejabat lokal Rusia yang mendukung petisi mendesak Putin mundur sebagai presiden. Petisi itu menganggap Putin telah mengkhianati dan merugikan negara.
Saat ini, petisi tersebut memang belum menimbulkan ancaman langsung terhadap cengkeraman kepemimpinan Putin. Namun, desakan Putin mundur menandai perbedaan pendapat tetap ada dalam pemerintahan Rusia meski jarang dilakukan oleh pejabat karena risiko hukuman penjara yang berat. Sebab, sejak invasi Rusia ke Ukraina berlangsung, rezim Putin mengesahkan undang-undang yang memungkinkan negara menghukum siapa saja yang dinilai “mendiskreditkan” angkatan bersenjata atau menyebarkan “informasi palsu yang disengaja” tentang pemerintah.
Merespons petisi itu, juru bicara Istana Kepresidenan Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan sudut pandang kritis seperti ini ditoleransi dalam batas-batas hukum yang ada. “Selama mereka tetap berada di dalam hukum, ini pluralisme, tapi garisnya sangat-sangat tipis, orang harus sangat berhati-hati di sini,” ucap Peskov.
