Risiko utang luar negeri Indonesia dinilai perlu semakin diwaspadai di tengah pelemahan rupiah, suku bunga global yang masih tinggi, serta mahalnya biaya pembiayaan yang tercermin dari tingginya yield Surat Berharga Negara. Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede menilai posisi ULN Indonesia sebesar US$439,8 miliar pada April 2026 masih relatif terkendali, dengan rasio terhadap PDB sekitar 29,6 persen dan struktur utang yang didominasi tenor jangka panjang.
Menurut Josua, risiko utama bukan hanya pada besarnya nominal utang, melainkan pada meningkatnya beban pembayaran utang dalam rupiah ketika nilai tukar melemah. Tekanan ini terutama berisiko bagi korporasi yang memiliki utang valuta asing besar, tetapi pendapatannya dalam rupiah, khususnya di sektor manufaktur, listrik dan gas, pertambangan, serta jasa keuangan. Jika pelemahan rupiah berlangsung lama dan hedging korporasi lemah, tekanan tersebut dapat berdampak pada kondisi keuangan perusahaan hingga kualitas kredit perbankan.
Penerbitan Panda Bond dinilai dapat menjadi alternatif diversifikasi sumber pembiayaan APBN karena memperluas basis investor dan mengurangi ketergantungan terhadap pasar dolar AS. Namun, instrumen ini tidak boleh dianggap sebagai solusi instan untuk menurunkan biaya utang atau menstabilkan rupiah, karena pemerintah tetap perlu menghitung risiko kurs yuan, biaya lindung nilai, biaya penerbitan, likuiditas pasar, dan yield yang diminta investor. Karena itu, Panda Bond sebaiknya diposisikan sebagai pelengkap pembiayaan, bukan pengganti pasar SBN domestik.