Rencana pemerintah yang akan mengimpor beras sampai 3 juta ton dinilai serampangan. Kebijakan ini dipercaya malah akan merugikan para petani lokal. Kritik tersebut dilontarkan oleh Guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) sekaligus pengamat pertanian Dwi Andreas Santoso dalam Core Economic Outlook Sektoral 2024, Selasa (23/1/2024).
Dwi menjelaskan, pemerintah telah mengimpor besar 3,3 juta ton pada tahun 2023. Kemudian pada tahun 2024 yang baru dimulai ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken kontrak untuk kembali mengimpor beras sebanyak 3 juta ton. Akibatnya, pihak yang akan merasa sangat dirugikan adalah para petani. Importasi beras pada tahun 2023 lalu bahkan merupakan yang terbesar sepanjang 24 tahun terkahir. “Kalau BPS menyatakan impor (2023) terbesar sepanjang lima tahun terakhir, data seri saya itu menyatakan impor terbesar 25 tahun terakhir,” imbuh dia.
Dwi mengatakan keputusan impor 3,3 juta ton pada tahun lalu diambil pemerintah karena asumsi bahwa produksi nasional akan turun tajam akibat El Nino. Padahal kenyataannya, produktivitas dalam negeri hanya turun 0,65%. Sementara di tahun 2024, Dwi memprediksi akan ada potensi kenaikan produksi beras pada kisaran 0,9-1,5 juta ton. Untuk itu, dia sangat menyayangkan rencana kebijakan impor beras tahun 2024 sebanyak 3 juta ton yang sudah ditetapkan tersebut.
