Penolakan pengungsi Rohingya oleh Masyarakat Aceh disebut sebagai bentuk pelanggaran Indonesia prinsip non-refoulement. Prinsip non-refoulement adalah prinsip tentang hak dari setiap manusia untuk tidak dipindahkan ke negara yang memiliki risiko penganiayaan. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan bahwa deklarasi universal hak asasi manusia (HAM) sudah mewajibkan semua negara untuk melindungi orang-orang yang menjadi pengungsi.
Adapun jika menolak pengungsi mendarat di Aceh atau di sebuah wilayah negara dan mengembalikan mereka ke negara asal atau mengembalikan mereka ke negara yang mengandung risiko penganiayaan atau pelanggaran hak asasi manusia, maka itu dipandang melanggar hak untuk tidak dipindahkan ke negara yang dipandang memiliki risiko penganiayaan. “Itulah yang disebut sebagai prinsip non-refoulement,” katanya, dalam konferensi pers, pada Selasa (21/11/2023).
Usman menekankan bahwa Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan tahun 1998. Bahkan di dalam konvensi tersebut, prinsip non-refoulement ini ditegaskan kembali pada pasal 3 dalam konvensi tersebut. Lebih lanjut, Usman menjelaskan bahwa di dalam pandangan para ahli Komite HAM PBB negara itu tidak boleh mengekstradisi, mendeportasi, mengusir atau dengan cara lain mengeluarkan seseorang dari wilayah negaranya jika terdapat risiko atas hak hidup orang itu. “Setiap manusia harus dijamin oleh setiap negara, oleh semua negara agar terhindar dari perlakuan yang tidak manusiawi, jadi tanggung jawab Indonesia sangat jelas dibawah konvensi, serta deklarasi universal PBB tentang hak asasi manusia,” ucapnya.
