Plt. Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Lukijanto mengatakan Indonesia butuh pendanaan dari swasta untuk membiayai pengembangan transportasi umum yang terintegrasi di perkotaan. Hal ini karena keuangan negara sangat terbatas, sedangkan kebutuhan pengembangan transportasi umum harus dilaksanakan secepat mungkin. Menurutnya, perkotaan menjadi sasaran karena berkontribusi sekitar 75 persen emisi karbon di Indonesia. Sehingga, pengembangan transportasi umum terintegrasi menjadi salah satu solusi agar masyarakat bisa beralih dari kendaraan pribadi.
Untuk mendukung pengurangan emisi karbon melalui transportasi terintegrasi ini, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah melakukan kajian atau studi kelayakan di enam kota besar di Indonesia, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang dan Makassar. Kajian ini dilakukan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah disusun sejak lama. Pengembangan ini menjadi keharusan karena industri transportasi, selain menjadi penghasil emisi karbon terbesar, juga memakan anggaran cukup besar dari subsidi. Hal ini tercermin dari subsidi energi tahun ini yang membengkak lebih dari tiga kali lipat dari sebelumnya sekitar Rp170 triliun menjadi Rp502 triliun karena kenaikan harga minyak dunia. Jadi, langkah ini selain mengurangi emisi karbon, juga meringankan beban subsidi APBN.
