Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, tengah menjadi sorotan setelah ditemukannya dokumen berjudul ‘pakta integritas’ yang ditandatangani Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso. Dalam pakta integritas itu dituliskan bahwa Yan Piet Moso selaku Pj Bupati Sorong menyatakan sejumlah poin salah satunya siap mencari dukungan di Kabupaten Sorong kepada Ganjar pada Pilpres 2024. Pakta itu ditandatangani langsung oleh Yan Piet Mosso dan Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TNI TSP Silaban pada Agustus 2023. Dokumen ini sempat beredar dalam grup wartawan usai Yan Piet Moso terciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Ketika dimintai tanggapan, Ganjar mengaku tidak tahu menahu akan adanya pakta yang ditandatangani Yan Piet Moso untuk mendukung dirinya tersebut. Ganjar mengatakan, jika pakta tersebut benar ada, maka hal itu harus ditindak karena merupakan bentuk tidak netralnya aparat negara dalam Pemilu 2024. Ganjar pun menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menggunakan aparat negara untuk memenangkan Pemilu 2024 karena tidak mempunyai akses untuk melakukan itu.
Sementara itu, Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto mempersilakan pihak berwenang untuk mengusut persoalan tersebut. Ia pun tidak khawatir dengan beredarnya dokumen tersebut karena baginya penentu kemenangan pada Pilpres 2024 adalah suara rakyat. Mahfud menyebutkan bahwa berdasarkan dokumen yang beredar, pakta itu terlihat diterbitkan pada bulan Agustus. Menurutnya, saat Ganjar belum resmi menjadi calon presiden yang ditetapkan KPU RI. Menurut Mahfud, perihal pakta integritas itu tidak terkait ranah hukum. Mahfud berpandangan, hal itu tidak mencoreng netralitas aparatur sipil negara (ASN).
