Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Hurriyah mengatakan, secara substansi, regulasi keuangan partai politik dan kampanye di Indonesia belum berdasarkan pada praktik pembiayaan politik yang sebenarnya. Hal ini disampaikan Hurriyah dalam diskusi ”Dari Pembiayaan Partai hingga Kampanye Pemilu: Segudang PR Pembenahan Korupsi Politik” yang diselenggarakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), di Jakarta, Senin (11/8/2025). HUrriyah mencontohkan, regulasi dana kampanye bagi calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota DPR/DPRD/DPD, hanya mengatur penerimaan dan pengeluaran selama masa kampanye. Padahal, biaya politik juga mencakup pos-pos lain, seperti mahar politik, suap kepada penyelenggara pemilu, atau politik uang.
Hurriyah memaparkan tiga masalah utama regulasi pembiayaan politik. Pertama, minimnya ruang pengaturan akuntabilitas. Kedua, lemahnya mekanisme kepatuhan dan sanksi. Ketiga, ambiguitas aturan antara dana bantuan keuangan partai politik (banpol) dan dana kampanye, yang mengaburkan pencatatan serta pertanggungjawaban biaya politik. Hurriyah menilai sikap dan perilaku partai politik terhadap regulasi keuangan masih sebatas formalitas administratif. Tingginya ongkos politik berpotensi memperkuat dominasi oligarki di Indonesia. Solusinya, Hurriyah mendorong reformasi regulasi yang berbasis pada praktik riil, memperkuat transparansi publik, dan menciptakan kesetaraan dalam kompetisi politik.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Yassar Aulia mengungkapkan tingginya keterlibatan aktor politik dalam kasus korupsi di Indonesia. Menurut Yassar, tingginya angka ini berimbas langsung pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi politik. Yassar menjelaskan bahwa suap dan gratifikasi tersebut umumnya dimotivasi oleh dua hal, yakni mendanai kontestasi politik atau mengembalikan modal kampanye. ICW menegaskan perlunya reformasi serius dalam tata kelola politik untuk memutus lingkaran setan korupsi dan biaya politik tinggi.