Ramai tagar “All Eyes On Papua” di media sosial. Hal ini menyusul, masyarakat adat Suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan dan Suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya, yang menggugat pemerintah dan perusahaan sawit demi mempertahankan hutan adat mereka. Menanggapi hal ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, dibutuhkan keseimbangan dalam menumbuhkan perekonomian termasuk pembangunan infrastruktur, dengan menjaga hak-hak masyarakat. Pemerintah memiliki tugas untuk memajukan daerah yang tertinggal dan melanjutkan pembangunan, namun tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat yang berhak mendapatkan kepastian untuk tidak tergusur dari tempat tinggalnya.
Sebagai informasi, Suku Awyu dan Moi dari Papua meminta Mahkamah Agung (MA) agar menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit, yang mengambil hutan tempat tinggal masyarakat adat mereka. Seruan ini disampaikan perwakilan Suku Awyu dan Moi saat menggelar aksi damai, diiringi solidaritas mahasiswa Papua dan organisasi masyarakat sipil di depan Gedung MA, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024). Perwakilan dari Suku Awyu, Hendrikus ‘Franky’ Woro menggugat Pemerintah Provinsi Papua karena mengeluarkan izin kelayakan lingkungan hidup untuk PT Indo Asiana Lestari (IAL) dengan konsesi lingkungan seluas 36.094 hektar, atau lebih dari setengah luas DKI Jakarta. Izin tersebut berada di hutan adat marga Woro-woro, bagian dari Suku Awyu. Namun, gugatan Hendrikus kandas di pengadilan tingkat pertama dan kedua.
Melalui aksi damai ini, ia berharap MA dapat mengabulkan kasasi tersebut sehingga hutan yang diwariskan turun-temurun tetap terjaga. Pasalnya, kehadiran hutan dan tanah adat telah dijadikan sebagai pusat penghidupan bagi mayoritas masyarakat adat di Papua. Saya ingin hidup aman dan damai. Kami berjuang tentang harkat dan martabat manusia, jati diri. Kami mau hidup di hutan aman, cari makan bebas, tidak mau konflik. Coba lihat di lapangan, apa yang saya perjuangkan ini kebenaran,” papar Hendrikus. Tak hanya bagi masyarakat adat Papua, alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit akan menghilangkan daya dukung lingkungan alam.
