PT Pupuk Indonesia (Persero) mengatakan penyaluran pupuk subsidi saat ini terlalu rumit dan banyak regulasi. Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan aturan penyaluran pupuk subsidi harus melalui enam hingga tujuh kementerian. Belum lagi ditambah regulasi di tingkat daerah.
Rahmad mengatakan banyaknya regulasi juga membuat alokasi pupuk subsidi tambahan sebanyak 9,55 juta ton sulit direalisasikan. Karena terlalu bnyak peraturan, Rahmat menyebut dapat menyebabkan regulatory cost. Menurutnya, dari proses pertama penyaluran hingga terbitnya surat perintah pencairan dana memakan waktu lima bulan. Apabila dapat disederhanakan dan waktu yang sedikit katanya tentu dapat menghemat anggaran negara. Dia juga menyoroti terkait peraturan kewajiban stok pupuk di tiap kabupaten. Pupuk Indonesia katanya harus menyetok sebanyak 1,7 juta ton pupuk setiap kabupaten. Hal tersebut menelan biaya sebesar Rp 9 triliun.
