Lebih dari 100 pemimpin universitas dan organisasi akademik di Amerika Serikat (AS) menyatakan penolakan terhadap kebijakan Presiden Donald Trump yang dinilai mengancam independensi institusi pendidikan tinggi. Pernyataan tersebut dirilis pada Selasa (22/4/2025), beberapa hari setelah Universitas Harvard mengungkap bahwa pemerintahan Trump telah menekan mereka dengan berbagai tuntutan yang dianggap berlebihan dan politis. Dalam pernyataan itu, para pimpinan kampus, termasuk dari Universitas Princeton, Brown, Hawaii, hingga Connecticut State Community College, mengkritik apa yang mereka sebut sebagai “campur tangan pemerintah yang belum pernah terjadi sebelumnya” terhadap dunia pendidikan tinggi.
“Kami terbuka terhadap reformasi konstruktif dan tidak menolak pengawasan pemerintah yang sah,” bunyi pernyataan tersebut. “Namun, kami harus menolak intervensi yang tidak semestinya dalam kehidupan mereka yang belajar, tinggal, dan bekerja di kampus,” imbuh pernyataan tersebut. Juru bicara Gedung Putih saat itu, Harrison Fields, mengatakan bahwa langkah tersebut bertujuan memastikan dana publik tidak digunakan untuk mendukung diskriminasi rasial atau kekerasan bermotif rasial. Tak tinggal diam, pada Senin (21/4/2025), Universitas Harvard mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Trump, menuduh pemerintah berupaya mengontrol tata kelola internal kampus secara ideologis.
Dalam dokumen pengadilan, Harvard menyebut tekanan pemerintah tersebut melanggar kebebasan berbicara yang dijamin Konstitusi AS dan tidak sesuai prosedur hukum hak sipil. Dukungan pun mengalir. Lebih dari 60 pemimpin kampus, baik yang masih aktif maupun pensiun, menandatangani surat terbuka untuk menyatakan dukungan kuat terhadap Presiden Harvard, Alan Garber. Diketahui, sejak dilantik pada Januari 2025, Presiden Trump kerap menyerang institusi pendidikan tinggi. Ia menuduh kampus gagal menangani protes pro-Palestina dan membiarkan antisemitisme berkembang. Selain itu, ia juga menargetkan isu lain seperti hak transgender dan program keberagaman.
