Puluhan negara menyuarakan keprihatinan tentang dugaan pelanggaran terhadap warga Muslim Uighur di Xinjiang, China. Mereka juga menuntut agar kepala Hak Asasi PBB menerbitkan laporan yang telah lama tertunda tentang situasi di sana. Duta Besar Belanda untuk PBB di Jenewa, Paul Bekkers, membawa isu ini kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Selasa, 14 Juni 2022. Menyampaikan pernyataan bersama atas nama 47 negara, Bekkers menunjuk sejumlah “laporan kredibel” yang mengindikasikan bahwa lebih dari satu juta warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya telah ditahan secara sewenang-wenang.
Pernyataan bersama itu juga menyuarakan keprihatinan tentang laporan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat oleh pihak berwenang. Seperti sterilisasi paksa, kekerasan seksual dan berbasis gender, kerja paksa, dan pemisahan paksa anak-anak dari orang tua.
Bekkers menegaskan bahwa pihaknya meminta kembali China untuk segera mengatasi masalah ini. Negara-negara tersebut menuntut Beijing mengakhiri penahanan sewenang-wenang terhadap Muslim Uighur dan minoritas lain. Kelompok itu juga meminta Beijing untuk memberikan para penyelidik dan pakar PBB akses penting dan tidak terbatas demi mengamati situasi di lapangan di Xinjiang secara independen.
