Presiden Joko Widodo memerintahkan para kepala daerah untuk kerja keras menahan laju inflasi di daerahnya masing-masing. Segera lakukan intervensi dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menekan laju inflasi sebagai akibat penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). “Saya minta gubernur, bupati, dan wali kota agar bersama pemerintah pusat bekerja bersama-sama seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi Covid-19. Saya yakin, Insya Allah bisa kita lakukan sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan di bawah 5 persen,” kata Presiden, Senin (12/9).
Secara khusus, Jokowi menyoroti pemerintah daerah yang mengalami inflasi tinggi. Disebutkan, sepuluh kabupaten/kota dengan laju inflasi tertinggi, yaitu Luwuk (7,8 persen), Jambi (7,8 persen), Kotabaru (7,5 persen), Sampit (7,5 persen), Tanjung Selor (7,4 persen), Jayapura (7,4 persen), Sintang (7,4 persen), Bungo (7,2 persen), Padang (7,1 persen), dan Sibolga (6,9) persen). Kenaikan inflasi tersebut, menurut Presiden Jokowi, berasal dari harga pangan. “Supaya kita juga tahu bahwa akibat inflasi tersebut, terutama yang berkaitan dengan harga pangan ini hati-hati. Kontribusi harga pangan terhadap kemiskinan itu 74 persen. Begitu harga pangan naik, artinya di sebuah daerah kemiskinan juga akan terkerek ikut naik,” tegas Presiden.
Menanggapi pernyataan Presiden, Pakar Ekonomi dari Universitas Airlangga, Wisnu Wibowo, mengatakan untuk membantu mengatasi dampak inflasi, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya lain. Untuk menyembuhkan, diperlukan kebijakan dan regulasi yang lebih proaktif, terutama untuk pengembangan usaha produktif masyarakat. Selain itu, kebijakan pajak yang akan memberatkan masyarakat maupun pengusaha, lebih baik ditahan terlebih dahulu. Situasi ini, tidak hanya masyarakat miskin yang memerlukan pertolongan. Golongan lain seperti golongan rentan miskin dan pengusaha pun diperlukan. Kenaikan BBM akan berdampak pada penurunan produksi maupun kenaikan bahan baku yang berdampak pada penurunan volume penjualan. Bantuan-bantuan lain seperti pembukaan akses pasar, akses permodalan, dan lainnya perlu digalakkan. Dikhawatirkan, dampak kenaikan BBM akan menaikan suku bunga pinjaman sehingga beban pinjaman untuk UMKM akan ikut meningkat. Efek spiral tersebut tentunya akan semakin menjatuhkan
