Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin rapat terbatas yang membahas evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/9), menginstruksikan agar seluruh proyek, pengerjaannya secara fisik selesai sebelum 2024. Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut, selain menginstruksikan waktu penyelesaian, Presiden juga menekankan agar seluruh PSN memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal penciptaan lapangan kerja. Proyek strategis yang ditetapkan oleh pemerintah Jokowi juga diharapkan memberikan efek berganda atau multiplier effect bagi perekonomian nasional.
Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga menginstruksikan agar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ditetapkan sebagai PSN guna mempermudah proses pembangunan. Menanggapi instruksi Presiden itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudisthira, mengatakan pemerintah menghadapi dilematis antara penyelesaian proyek infrastruktur dan mempertahankan misalnya subsidi bahan bakar minyak (BBM). Dilematisnya, pemerintah itu karena tengah menghadapi kondisi fiskal yang sulit, anggaran terbatas, sehingga harus memilih yang harus diprioritaskan. Jika prioritas pada infrastruktur, efek terhadap perekonomian cenderung negatif karena beban biaya hidup yang ditanggung masyarakat saat ini cukup berat.
Menurut Bhima, Inflasi bisa berkisar 7-7,5 persen, kemudian tingkat kemiskinan berisiko kembali naik, sementara kesempatan kerja terganggu oleh naiknya biaya produksi usaha sehingga membutuhkan jaring pengaman yang lebih besar. “Pemerintah sebaiknya tidak egois, tidak semua PSN harus selesai di 2024, tidak masalah menunda dulu proyek PSN sesuai konteks kebutuhan anggaran,” imbau Bhima.
