Presiden berharap komitmen kementerian/ lembaga membelanjakan 800 triliun rupiah untuk produk lokal benar-benat terealisasi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Bank Indonesia (BI) dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) mengawal pembelian produk dalam negeri oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik. Presiden Jokowi berharap KKP Domestik sebagai alat pembayaran dengan kartu atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, bisa mempercepat proses pembayaran.
“Jangan sampai, saya sudah pesan betul, sangat lucu sekali, sangat bodoh sekali, kalau uangnya yang dikumpulkan oleh pemerintah baik dari pajak, dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), masuk menjadi APBN, masuk menjadi APBD, kemudian belanjanya produk-produk impor,” tegas Presiden. Presiden Jokowi juga mengatakan telah menyampaikan berulang kali kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), agar sistem yang mengawal pembelian produk lokal segera diselesaikan dan semua daerah memiliki semangat yang sama membeli produk-produk dalam negeri.
“Kemarin yang sudah komitmen lebih dari 800 triliun rupiah, realisasi sudah lebih dari 400 triliun rupiah, sudah lebih dari target. Tapi kalau bisa masuk ke 800 triliun rupiah, dan betul-betul produknya itu produk dalam negeri, apalagi produk lokal, apalagi produk UMKM, pergerakan ekonomi di bawah ini akan kelihatan,” papar Kepala Negara. Peneliti Ekonomi Indef, Nailul Huda, mengatakan sistem pembayaran yang dibangun harus memudahkan pengadaan barang dan jasa terutama produk lokal. Sebab, selama ini yang terjadi lebih gampang pengadaan dari luar negeri dibandingkan dalam negeri karena skala usaha untuk produk lokal belum cukup memenuhi standar.
