Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh jajaran menteri Kabinet Kerja untuk memfokuskan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 pada kegiatan produktif, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta, Senin (16/1), mengatakan selain fokus pada program produktif, APBN 2023 juga difokuskan untuk menyelesaikan program prioritas nasional, seperti penurunan angka stunting, penurunan kemiskinan ekstrem serta agenda menjelang Pemilu 2024. Presiden juga meminta kementerian terkait untuk mendorong pemerintah daerah (pemda) agar memanfaatkan dana desa untuk memacu ekonomi daerah. Kepala Negara juga mengingatkan agar penggunaan APBD harus sinkron dengan APBN yang fokus pada program-program prioritas nasional, seperti ekonomi kerakyatan, ekspor, dan investasi.
Pada 2022, meskipun banyak tekanan dan turbulensi, ekonomi Indonesia, papar Presiden, masih mencatat banyak pencapaian positif seperti pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan berkisar 5,2 sampai 5,3 persen dan inflasi yang masih bisa dikendalikan di level 5,5 persen. Pada tahun 2023 ini, disampaikan Jokowi, bukan tahun yang mudah karena sejumlah negara besar mengalami pelemahan ekonomi, seperti Uni Eropa, Tiongkok, dan Amerika Serikat (AS), akibat tekanan geopolitik yang semakin tinggi. “Saya kira akan melemah semua padahal ekspor kita ke negara-negara itu sangat besar, sehingga kita harus hati-hati,” jelas Presiden. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 sebanyak 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang terhadap Maret 2022. Kepala BPS, Margo Yunowo, mengatakan jumlah angka kemiskinan pada September 2022 itu dipengaruhi oleh berbagai peristiwa seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga pemutusan hubungan kerja.
Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek) Universitas Gadjah Mada, Hempri Suyatna, menekankan pentingnya kebijakan APBN yang berkelanjutan dan tidak parsial atau habis pada tahun anggaran tanpa ada kelanjutan di tahun anggaran selanjutnya. Hempri mencontohkan program Kartu Prakerja pada awal pandemi, tahun ini sudah tidak jelas apa hasil dan dampaknya. Banyak sekali penganggaran tak hanya di pusat, namun juga di daerah yang dibuat hanya untuk menghabiskan anggaran tanpa menghitung dampaknya apalagi keberlanjutannya. Anggaran untuk pertanian dan UMKM, misalnya, selama ini juga tidak pernah ada data yang menunjukkan bagaimana progresnya setelah mendapat kucuran dana dari pemerintah. Begitu juga subsidi bunga KUR yang tahun ini diberikan kepada pertanian, belum tentu ada data yang memastikan bahwa dana KUR tersalurkan dengan baik dan membuat perubahan sektor pertanian di desa. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa, mengatakan APBN harus memberi manfaat nyata bagi kehidupan riil masyarakat dengan mengatasi kemiskinan dan menekan penggangguran. Oleh karenanya, alokasi belanja yang tidak produktif seperti proyek yang tidak memberi manfaat pada kehidupan masyarakat harus dikurangi.
