Presiden Prabowo Subianto menyatakan para petani akan mendapatkan relaksasi atau penghapusan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kebijakan ini diambil karena bencana yang terjadi dikategorikan sebagai keadaan memaksa atau force majeure. Pemerintah menjamin akan memperbaiki sawah dan irigasi yang rusak melalui program rehabilitasi.
Selama proses perbaikan, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan pangan bagi warga yang terdampak. Untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ditunjuk sebagai Komandan Satgas Percepatan Perbaikan. Upaya ini melibatkan kerja sama berbagai instansi seperti TNI, Polri, dan pemerintah daerah.