Melalui juru bicaranya, Dahnil Anzar Simanjuntak, pada Selasa (1/3/2022), Prabowo Subianto menyatakan menghormati konstitusi dan ingin terus merawat demokrasi yang sehat. Prabowo juga disebut terus menjalin komunikasi dengan sejumlah tokoh, baik dari partai politik (parpol) maupun nonparpol, membahas persoalan wacana penundaan pemilu.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid membantah partainya mendukung penundaan Pemilu 2024, karena belum pernah ada diskusi atau rapat membahas hal itu, baik informal atau formal. Golkar berpegangan pada keputusan munas dan rapimnas sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi di Golkar. Nurdin melihat usulan penundaan pemilu ditentang luas oleh publik, sehingga tidak mungkin Golkar justru mendukungnya.
Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES Wijayanto melihat munculnya usulan penundaan pemilu merupakan metamorfosis dari isu jabatan presiden tiga periode yang secara konsisten telah disuarakan sejak berakhirnya Pemilu 2019. Keduanya merupakan upaya yang sama-sama berniat untuk memperpanjang kekuasaan dengan tidak demokratis. Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, melihat parpol yang mengusulkan penundaan pemilu adalah mereka yang tidak percaya diri untuk menghadapi Pemilu 2024 karena elektabilitasnya tidak kunjung meningkat. Pengajar politik Universitas Sam Ratulangi, Ferry Daud Liando, mengingatkan elite politik agar tidak membuat kebijakan yang cenderung tidak sejalan dengan kepentingan publik karena dapat memicu ketidakpercayaan publik sehingga berpotensi pada peningkatan golput di pemilu.
