Presiden Prabowo Subianto akhirnya menanggapi isu transfer data pribadi dari Indonesia ke Amerika Serikat (AS) yang disebut menjadi bagian dari kesepakatan dagang kedua negara. Seusai menghadiri acara Hari Lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta, Rabu (23/7), Prabowo menyatakan bahwa negosiasi terkait hal tersebut masih terus berjalan. Isu ini mencuat setelah Presiden AS Donald Trump membeberkan beberapa poin dalam perjanjian dagang terbaru, termasuk komitmen Indonesia dalam transfer data pribadi ke AS. Gedung Putih juga menyebut Indonesia akan memberikan kepastian hukum bagi perusahaan AS dalam memindahkan data pribadi ke negaranya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa transfer data tetap mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan hanya dilakukan dengan negara yang memiliki sistem perlindungan data memadai. Data yang dipertukarkan, jelasnya, hanya terkait identitas pelaku transaksi untuk kepentingan kerja sama perdagangan, seperti komoditas bahan kimia atau gliserol yang berpotensi disalahgunakan. Hasan memastikan data pribadi masyarakat umum tidak akan dikelola pihak asing. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk membahas lebih lanjut kesepakatan dagang tersebut.