Prabowo dalam pidato politiknya di Rapat Koordinasi Nasional Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta seluruh partai politik pendukungnya untuk tak menugaskan kadernya yang menjadi menteri kelak sebagai sarana pencari uang (10/10/2024). Rakor itu turut diikuti Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Begitu pula sejumlah elite PKB, seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Sekretaris Jenderal PKB Hassanudin Wahid, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB Rusdi Kirana, dan Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurizal.
Prabowo mengajak seluruh anggota partai dan menteri mendatang untuk mencari cara yang baik, terbuka, dan tidak mengganggu institusi. Dengan begitu, kekayaan bangsa dapat terkelola secara efektif tanpa bocor ke kantong-kantong pihak tak bertanggung jawab. Selain arahan untuk tidak menyalahgunakan uang negara, pidato Prabowo juga berbicara soal kondisi global, demokrasi, serta kontestasi Pilkada 2024.
Muhaimin Iskandar juga sempat meminta Prabowo untuk meninjau Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Aturan itu, salah satunya mengatur soal honorarium anggota DPRD. Bagi Muhaimin, revisi aturan tersebut sejalan dengan cita-cita Prabowo agar pertumbuhan ekonomi naik sebesar 8 persen. Angka ambisius itu perlu didukung dengan pertumbuhan ekonomi di daerah yang salah satunya adalah kontribusi DPRD.
