Pemerintah berkomitmen untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), meskipun tahun 2025 sudah terjadi pergantian kepemimpinan pemerintahan. Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan menjaga defisit fiskal sesuai regulasi. “APBN 2024 tetap dijaga defisitnya dibawah 3%, ini komitmen yang sama. Kami sudah menyampaikan juga ke Pak Prabowo, beliau memberikan keyakinan beliau komit bahwa defisit APBN (2025) di bawah 3%,” tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak pada Senin (24/6/2024).
Adapun dengan asumsi PDB Indonesia sebesar Rp 24.270 triliun pada 2025, maka nilai defisit 3% mencerminkan angka Rp 728,10 triliun. Sedangkan target defisit sebesar 2,29%-2,82% yang dicanangkan Sri Mulyani memiliki nominal Rp 555,78 triliun sampai Rp 684,41 triliun. Saat ini pemerintah masih menyusun rancangan APBN 2025 yang akan mengakomodasi program pemerintahan periode berikutnya. Dari hasil pembahasan Kerangka Ekonomi Makro Pokok Pokok Kebijakan Fiskal 2025 antara panitia kerja A Badan Anggaran DPR dan pemerintah menyepakati bahwa defisit pada postur makro fiskal 2025 menjadi berkisar 2,29%-2,82% dari PDB dari yang sebelumnya di kisaran 2,45%-2,82% dari PDB.
Pendapatan negara di kisaran 12,3%-12,36% dari PDB, belanja negara di kisaran 14,59%-15,18% dari PDB dan keseimbangan primer dalam kisaran 0,15%-0,61% dari PDB. “APBN harus tetap dijaga kesinambungannya karena ini akan menjadi sumber confidence terhadap pelaksanaan pemerintahan,” terang Sri Mulyani. Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan, Thomas Djiwandono mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menjaga defisit APBN 2025 tetap di bawah 3% dari PDB. Rasio utang juga tetap dijaga agar tidak melebihi 50%. Apalagi penyusunan APBN 2025 dilakukan secara sinergis antara pemerintahan saat ini dan tim untuk pemerintahan periode berikutnya.
