Para politisi Partai Republik di Amerika Serikat (AS) mempertanyakan pengawasan terhadap bantuan militer besar-besaran yang diberikan untuk Ukraina, yang diinvasi Rusia setahun terakhir. Beberapa dari mereka menyerukan agar pemerintahan Presiden Joe Biden menghentikan pengiriman bantuan ke Ukraina. Bantuan militer dari negara-negara Barat untuk Ukraina tercatat telah melebihi US$ 50 miliar (Rp 762,3 triliun) sejak invasi Rusia dilancarkan pada 24 Februari tahun lalu. Lebih dari separuhnya diketahui berasal dari AS, yang memicu kritikan dari politisi Washington.
Sekitar 11 politisi Partai Republik di antaranya telah mensponsori sebuah resolusi yang menyatakan bahwa semua bantuan untuk Ukraina harus dihentikan. Belum ada tanggapan resmi dari pemerintahan Biden soal resolusi itu. Namun para pejabat AS telah berulang kali menegaskan bahwa Washington akan mendukung Kiev ‘selama diperlukan’. Wakil Menteri Pertahanan (Menhan) untuk Kebijakan Colin Kahl, saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan anggota parlemen AS, menyebut hal itu bisa berarti hingga bertahun-tahun.
Rapat dengar pendapat digelar oleh parlemen AS pada Selasa (28/2) waktu setempat, di mana para anggota Komisi Angkatan Bersenjata DPR AS menanyai Kahl dan dua pejabat lainnya soal pengawasan untuk bantuan militer besar-besaran ke Ukraina. Dalam rapat itu, Kahl menegaskan tidak ada bukti yang menunjukkan Ukraina menyalahgunakan bantuan militer senilai puluhan miliar dolar Amerika yang diberikan AS sejak Rusia menginvasi. Ketua Komisi Angkatan Bersenjata DPR AS dari Partai Republik, Mike Rogers, menyatakan bahwa bantuan dalam jumlah besar memerlukan ‘tingkat pengawasan yang belum pernah ada sebelumnya oleh komisi dan oleh Kongres’.
