Impor kereta rel listrik (KRL) tetap menjadi opsi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam upaya peremajaan sarana dan layanan KAI Commuter. Namun Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita beberapa waktu lalu menegaskan, impor KRL bekas pakai bukan prioritas. Pemerintah justru memprioritaskan opsi retrofit atau penambahan teknologi pada rangkaian KRL yang lama untuk mendukung upaya peremajaan. Langkah ini diyakini dapat menguntungkan bagi Indonesia dengan penyerapan tenaga kerja.
Seperti diketahui, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) merencanakan pengadaan rangkaian KRL lantaran ada 10 rangkaian KRL di tahun 2023 dan 19 KRL di tahun 2024 yang akan dipensiunkan. Hingga saat ini, rencana impor KRL bekas ini baru didukung Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sementara Kemenperin belum memberikan persetujuan. Agus mengatakan, impor KRL bekas dari Jepang merupakan opsi terakhir.
Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, keputusan pemerintah dalam pengadaan KRL baik impor atau retrofit ini masih menunggu audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurut Luhut, hasil audit BPKP baru bisa diketahui dalam 10 hari ke depan.
Rencana impor KRL bekas oleh KCI didukung penuh oleh Menteri Perhubungan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara.Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan, pihaknya mendukung upaya peremajaan sarana KRL yang tengah dilakukan KCI. Dukungan Kemenhub sudah dituangkan dalam rekomendasi teknis yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada 19 Desember 2022. Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, impor KRL bekas ini perlu didukung seluruh kementerian. Sebab, kebutuhan KRL pengganti ini dibutuhkan guna mendukung kelancaran penggunaan transportasi massal di Jabodetabek.
