Peristiwa penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Presiden AS Donald Trump menjadi kasus baru yang terjadi di dunia. Peristiwa penangkapan ini menimbulkan berbagai polemik. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyayangkan sikap Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang mengintruksikan operasi militer di Venezuela untuk menangkap Nicolas Maduro. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui Juru Bicara PBB Stéphane Dujarric. Stéphane mengatakan kondisi ini menjadi preseden berbahaya dan menekankan pentingnya penghormatan terhadap semua pihak, khusunya hukum internasional dan piagam PBB.
Mahkamah Agung (MA) Venezuela memerintahkan Wakil Presiden Delcy Rodriguez untuk menjabat sebagai presiden sementara menyusul penculikan Presiden Nicolas Maduro. Perintah itu dikeluarkan guna memastikan kesinambungan administrasi dan pertahanan komprehensif di negara itu. Berdasarkan putusan tersebut, pengadilan menyimpulkan bahwa terdapat keadaan luar biasa dan keadaan kahar (force majeure) yang tidak secara tegas diatur dalam Konstitusi, namun mengancam stabilitas negara, keamanan nasional, dan keberlangsungan pemerintahan.
Ekspor minyak Venezuela lumpuh total seiring gejolak politik yang semakin meningkat. Ekspor minyak juga lumpuh imbas langkah-langkah sanksi Amerika Serikat (AS) yang diperketat. Kelumpuhan ini terjadi setelah AS mengumumkan blokade penuh terhadap kapal tanker minyak yang keluar-masuk perairan Venezuela. Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa embargo minyak kini dalam efektivitas penuh. Ini merupakan sebuah langkah yang semakin membatasi aktivitas ekspor minyak yang sebelumnya sudah menurun tajam.