Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terjadi di berbagai sektor industri Indonesia, termasuk Sritex, Sanken, dan Yamaha, menimbulkan pertanyaan besar mengingat inflasi yang relatif rendah. Dalam teori ekonomi makro, Kurva Phillips menunjukkan hubungan antara inflasi dan pengangguran, di mana inflasi rendah biasanya dikaitkan dengan tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Namun, kasus Indonesia saat ini menunjukkan bahwa rendahnya inflasi tidak mampu menahan laju PHK, mengindikasikan adanya faktor lain seperti ketidakpastian global, perubahan pola konsumsi, serta digitalisasi yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia.
Beberapa faktor utama yang memicu PHK massal di Indonesia meliputi disrupsi teknologi yang meningkatkan otomatisasi, perlambatan ekonomi global yang menekan industri ekspor seperti tekstil dan otomotif, serta kenaikan biaya tenaga kerja akibat kebijakan upah minimum. Meskipun inflasi stabil di kisaran 2-4 persen, perusahaan tetap menghadapi tekanan untuk merampingkan tenaga kerja guna menjaga profitabilitas. Selain itu, kebijakan proteksionisme di negara tujuan ekspor juga memperburuk situasi bagi perusahaan yang bergantung pada pasar internasional.
Menghadapi kondisi ini, diperlukan kebijakan yang lebih fleksibel dan strategis, termasuk peningkatan program pelatihan dan reskilling tenaga kerja agar dapat beradaptasi dengan industri yang terdigitalisasi. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan regulasi ketenagakerjaan yang lebih adaptif serta memberikan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam pengembangan tenaga kerja. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan koordinasi antara sektor publik dan swasta, ketidakseimbangan dalam pasar tenaga kerja dapat diminimalkan, sehingga stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga
