Irine Morada Santiago, juru runding perdamaian asal Filipina, pada acara diskusi yang digelar oleh Imparsial (18/4), mengingatkan banyak pihak salah kaprah saat menyamakan pembangunan sebagai alat mewujudkan perdamaian. Dalam praktiknya, pembangunan dan upaya menciptakan perdamaian (peacebuilding) sering beririsan. Namun, situasi itu tidak boleh jadi pembenaran bahwa pembangunan adalah satu-satunya jalan untuk mewujudkan perdamaian.
Delsy Ronnie, praktisi dan peneliti yang fokus mempelajari resolusi konflik, mengajak para pembuat keputusan untuk mengevaluasi kembali pembangunan yang telah berjalan di Papua, karena tidak berkontribusi terhadap upaya menciptakan perdamaian. Pembangunan harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di sisi lain, pembangunan yang berkontribusi positif pada upaya perdamaian, antara lain, penguatan layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya yang mengikutsertakan masyarakat yang terdampak oleh konflik, para eks pemberontak dan kelompok minoritas lainnya. Ronnie menyebut itu sebagai pembangunan yang transformatif, melalui program-program yang melibatkan partisipasi kelompok masyarakat lebih luas, terutama terkait dengan pengelolaan dana subsidi/bantuan.
Ketua Jaringan Damai Papua, Pastor John Bunay, mengingatkan ada sentimen yang tumbuh di masyarakat bahwa jembatan dan jalan yang dibangun bukan untuk kesejahteraan orang asli Papua (OAP), melainkan untuk kepentingan elite pengusaha, tidak sejalan dengan nilai-nilai masyarakat Papua yang ingin merawat dan melestarikan lingkungan sebagai alam hidupnya. Yang dibutuhkan masyarakat Papua adalah pendidikan yang baik, kesehatan, perekonomian baik. Namun sebelumnya, perlu ada dialog atau langkah-langkah yang mampu memetakan masalah di akar rumput. Presiden Jokowi dan pemerintah dapat membentuk tim khusus yang terdiri atas anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), yang akan bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat setempat, membangun dialog demi mendengar kebutuhan dan aspirasi orang asli Papua (OAP). Dialog hanya mungkin terwujud jika para pengambil keputusan di Jakarta mendengar aspirasi dan keinginan masyarakat Papua.
