Pemerintah terus berupaya memperkuat tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia dari tingkat desa hingga nasional. Langkah tersebut diwujudkan dengan ditandatanganinya Surat Edaran Bersama (SEB) oleh empat menteri. Penandatanganan Surat Edaran Bersama itu dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli; Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto; serta Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia , Abdul Kadir Karding.
Menaker mengungkapkan, pemerintah menghadapi beberapa tantangan utama dalam memperkuat pelindungan pekerja migran Indonesia, meliputi, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur penempatan resmi, lemahnya pengawasan di titik embarkasi. Serta peraturan daerah yang belum sepenuhnya mendukung pelindungan pekerja migran Indonesia.
Untuk mengatasi hal tersebut, lanjut Menaker, pihaknya telah mengimplementasikan berbagai strategi, di antaranya, program SIAPkerja yang mempermudah proses awal penempatan pekerja migran, fasilitasi pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi di lembaga pelatihan kerja terakreditasi. Serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pelatihan dan pemberdayaan pekerja migran. “Saya berharap, berbagai strategi yang kami jalankan, dapat mengoptimalkan potensi pekerja migran sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional,” pungkasnya.
