Memasuki masa libur sekolah, evaluasi dan penataan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola penyediaan makanan. Dalam konteks tersebut, publikasi terbaru Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Juni 2026 mengenai dampak makanan tidak aman menjadi referensi yang relevan untuk memperkuat aspek keamanan pangan dalam pengelolaan dapur SPPG.
WHO memperkirakan makanan tidak aman menyebabkan sekitar 866 juta kasus penyakit dan 1,5 juta kematian setiap tahun di dunia, terutama akibat kontaminasi biologis seperti bakteri, virus, dan parasit, serta paparan bahan kimia berbahaya seperti arsen anorganik dan timbal. Untuk mencegahnya, WHO menekankan pentingnya menjamin kualitas air, sanitasi, dan higiene (WASH), menerapkan praktik keamanan pangan yang baik, serta memastikan akses layanan kesehatan bagi kelompok yang rentan terhadap keracunan makanan. Kawasan Asia Tenggara termasuk wilayah yang masih menghadapi beban penyakit akibat pangan yang cukup tinggi.
Selain menimbulkan dampak kesehatan, penyakit akibat makanan tidak aman juga menyebabkan kerugian ekonomi global yang diperkirakan mencapai 310 miliar dolar AS pada 2021 akibat hilangnya produktivitas. Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menegaskan bahwa keamanan pangan merupakan isu kesehatan masyarakat yang nyata dan harus menjadi prioritas setiap negara. Karena itu, temuan dan rekomendasi WHO diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyempurnakan tata kelola program MBG agar penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat berlangsung secara aman dan berkualitas.