Penyaluran distribusi elpiji (LPG) 3 kilogram (kg) belum optimal. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pihaknya mengidentifikasi adanya kebocoran LPG 3 kg dari jalur distribusi resmi hingga ke tingkat pengecer. Jumlahnya sekitar 1,5 juta ton. “Perlu diingat barang subsidi itu tidak boleh diperdagangkan bebas, ternyata ada pengecer, kios. Kita mau rapiinlah,” ujar Arifin saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM.
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto menilai, pengawasan distribusi LPG 3 kg memang lemah lantaran tidak diawasi oleh badan seperti BPH Migas. Untuk itu, ia mengusulkan agar kewenangan dan tanggung jawab pengawasan gas melon diserahkan kepada BPH Migas dalam revisi undang-undang migas. “Kemudian, ke depan perlu dipikirkan perubahan dari sistem distribusi yang masih bersifat terbuka, menjadi sistem yang lebih tertutup, agar hanya yang berhak saja yang dapat membeli gas melon 3 kg, sehingga subsidi LPG menjadi tepat sasaran,” imbuh Mulyanto.
Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan, BPH Migas siap jika ditugaskan untuk mengemban tanggung jawab mengawasi distribusi LPG 3 kg. Opsi tersebut, menurut Saleh, bisa membuat pengawasan lebih efisien. Sebab, BPH Migas sebelumnya sudah diberi tugas mengawasi BBM. “Namun perlu ada penyesuaian aturan sehingga secara legal jelas,” ujarnya saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (18/10).