Presiden terpilih Prabowo Subianto meminta Sri Mulyani Indrawati untuk kembali menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) pada pemerintahannya. Sri Mulyani menjadi satu dari 17 menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Jalan Kartanegara, Jakarta untuk menjadi calon menteri. Sejumlah pakar memiliki pandangan berbeda soal penunjukan kembali Sri Mulyani jadi menteri periode Prabowo-Gibran. Ada yang memandang hak ini sebagai langkah strategis Prabowo, ada juga yang mengkritiknya. Salah satu pandangan datang dari Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira. Ia menilai penunjukan Sri Mulyani sebagai Menkeu merupakan langkah strategis bagi Prabowo Subianto untuk menyelesaikan masalah utang dan bunga utang yang membebani anggaran.
Ia menilai, Sri Mulyani, yang memiliki pengalaman selama 13 tahun sebagai Menkeu, terbukti mampu menekan defisit APBN pasca pandemi Covid-19 di bawah 3 persen. Hal ini menunjukkan komitmen Sri Mulyani sebagai menkeu terhadap disiplin fiskal yang diperlukan untuk mendukung program-program prioritas Prabowo yang membutuhkan anggaran besar. Selain itu, Sri Mulyani juga memiliki kedekatan dengan lembaga kredit multilateral seperti Bank Dunia (World Bank) yang akan memudahkan Sri Mulyani berkomunikasi dengan mitra keuangan global.
