Untuk mengakhiri kisruh perebutan keempat pulau antarkedua provinsi, pemerintah pusat berencana mengundang gubernur Aceh dan Sumut. Kronologi penetapan itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal Zakaria Ali kepada wartawan di kantornya (11/6/2025).Pada 2008 Tim Nasional Pembaruan Rupa Bumi yang terdiri dari delapan kementerian dan lembaga mengidentifikasi dan memverifikasi semua pulau yang ada di Indonesia, termasuk di wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Dari hasil kerja tim itu, ditentukan adanya sebanyak 213 pulau di wilayah Provinsi Sumatera Utara, termasuk di dalamnya Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Menurut Safrizal, pada 2021 juga ada kesepakatan tertulis batas darat yang sudah diselesaikan antara Aceh dan Sumut.
Pada 2022, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan surat keputusan untuk menegaskan batas pulau bagi keempat pulau, masuk ke Sumut berdasarkan aspek historis, aspek teknis dan geografis. Selain itu juga aspek sosiologis, budaya, adat, dan soal-soal budaya dari masyarakat setempat yang sedang atau masih berlaku. Setelah keputusan Mendagri pada 2022, Mendagri kembali menerbitkan keputusan pada 2025 yang prinsipnya masih sama dengan Kepmendagri pada 2022.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah (Setda) Aceh Syakir membeberkan sejumlah bukti bahwa keempat pulau yang kini masuk wilayah Sumut itu merupakan bagian dari Aceh. Dokumen paling kuat yang dimiliki Aceh adalah Surat Kesepakatan Bersama (SKB) tahun 1992 antara Gubernur Aceh Ibrahim Hasan dan Gubernur Sumatera Utara Raja Inan Seregal, yang juga disaksikan langsung oleh menteri dalam negeri saat itu. Namun, Gubernur Sumut Bobby Nasution menegaskan bahwa keputusan memasukkan keempat pulau itu ke Sumut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Menurut dia, pemerintah provinsi tidak memiliki wewenang untuk mengambil ataupun menyerahkan wilayah pulau.
