Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) menggelar lokakarya nasional Dekarbonisasi Sektor Persampahan di Banyuwangi. Peserta lokakarya yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia tersebut melihat bagaimana praktek-praktek baik pengelolaan sampah yang dilakukan Banyuwangi dengan skema public – private partnership. Lokakarya yang digelar selama dua hari, Sabtu – Minggu (11-12/11/2023) ini dihadiri langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas. Menpan RB Azwar Anas mengatakan, penanganan sampah selama ini masih menjadi permasalahan yang dianggap belum genting. Padahal, sampah saat ini menjadi isu arus utama yang perlu mendapat perhatian penuh dari setiap daerah. Masalah sampah ini saat ini tidak boleh diabaikan, kita harus sudah mulai berpikir bagaimana penanganan sampah ke depan demi keberlangsungan lingkungan kita ke depan. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemimpin daerah untuk menjadikan isu sampah masuk dalam prioritas pembangunan.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Nani Hendriati mengatakan daerah memiliki tanggung jawab terhadap penyediaan pelayanan penanganan sampah. Pemerintah pusat akan memberikan dukungan dan memfasilitasi pelaksanaannya, dengan catatan hanya kepada kepala daerah yang memiliki komitmen kuat. Banyuwangi adalah contoh bagaimana penanganan sampah yang dilakukan pemkab mendapat dukungan dari sektor privat dan masyarakatnya sendiri. Banyuwangi bisa memberikan inspirasi serta sharing pengalaman baik antar daerah. Banyuwangi sendiri saat ini memiliki sejumlah program persampahan mulai pembangunan TPS3R hingga berbagai inovasi penanganan sampah yang melibatkan pihak swasta maupun masyarakat.
Bupati Ipuk mengatakan, pemkab telah menjadikan penanganan sampah sebagai prioritas program pembangunan. Karenanya penanganan sampah di Banyuwangi cukup komprehensif, dari hulu ke hilir. Regulasi persampahan, mulai peraturan daerah, peraturan bupati, hingga Surat Edaran tentang pengelolaan dan pengurangan penggunaan plastik. Banyuwangi menetapkan pengelolaan persampahan sebagai salah satu indikator penilaian dalam rapor desa, yang akan menentukan alokasi anggaran tiap desa. Selain itu Pemkab juga getol kampanye perubahan perilaku kepada masyarakat dan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Persampahan. “Banyuwangi juga aktif berkolaborasi dengan beberapa pihak untuk menangani sampah, salah satunya Banyuwangi mendapat dukungan dari pemerintah Norwegia untuk pembangunan TPS 3R Balak.
