Butuh pengawasan ketat dalam penerapan kenaikan PPN menjadi 12 persen. Jangan sampai publik menilai pemerintahan Prabowo Subianto gagal dalam mengawasinya. Demikian disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam merespons kenaikan PPN menjadi 12 persen pada awal 2025 yang berlaku untuk barang-barang mewah. Karena, menurut akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, kenaikan PPN 12 persen akan berdampak pada sektor-sektor tertentu pada masyarakat. Misalnya, harga-harga akan mulai menyesuaikan kenaikan dan tentu akan sangat berpengaruh kepada masyarakat luas. Saiful menilai, pemerintah harus serius dalam mengelola dan mendistribusikan kenaikan 12 persen, jangan sampai kenaikan PPN justru tidak berdampak signifikan terhadap pelayanan publik dan memberikan keringanan terhadap kebutuhan pokok masyarakat.
