Para pemimpin negara yang tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mengadopsi 11 dokumen pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN hari pertama yang berlangsung Selasa (5/9) di Jakarta. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut dari 11 dokumen terdapat tujuh deklarasi yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi, pengembangan komunitas ASEAN, serta peningkatan pembangunan di kawasan. Dokumen pertama yang diadopsi oleh para pemimpin adalah ASEAN adalah Concord ke-4. Dokumen ini menjadi fondasi penyusunan Visi ASEAN 2045. Dokumen kedua adalah deklarasi tentang dialog hak-hak kemanusiaan ASEAN. Ini menjadi bidang kemanusiaan yang pertama tercapai pada keketuaan Indonesia tahun ini. “Indonesia berkomitmen untuk memajukan promosi dan proteksi hak asasi manusia. Oleh karena itu kita ingin agar Dialog HAM ASEAN dilakukan secara reguler,” kata Retno.
Dokumen ketiga adalah deklarasi tentang pembangunan inklusif disabilitas dan kemitraan untuk komunitas ASEAN yang tangguh. Deklarasi itu pada intinya mendorong partisipasi masyarakat ASEAN secara inklusif, termasuk penyandang disabilitas dalam pembangunan. Dokumen keempat adalah deklarasi tentang perlindungan dan pendidikan anak di Asia Tenggara. Kesepakatan ini menjadi bentuk komitmen ASEAN untuk memulai pendidikan sejak dini. Selanjutnya, para pemimpin ASEAN juga mengadopsi deklarasi tentang kesetaraan gender dan pembangunan keluarga. Ada juga deklarasi tentang ketahanan berkelanjutan, penguatan ketahanan pangan dan nutrisi dalam respons terhadap krisis, serta tentang ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan.
Pertemuan di Jakarta juga menghasilkan pernyataan Bersama ASEAN tentang Perubahan Iklim menuju Konferensi Para Pihak ke-28 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC COP-28) yang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab pada akhir November 2023. Dokumen ini merupakan komitmen ASEAN terhadap UNFCC dan Perjanjian Paris dalam mengatasi perubahan iklim.
Para pemimpin juga menyepakati dokumen pernyataan terkait perkembangan digital perjanjian kerangka ekonomi (DEFA) dan kerangka ekonomi biru ASEAN. Selain itu, Indonesia pada tahun ini juga mengembangkan agenda maritim. Beberapa poin kesepakatan berkaitan dengan ASEAN Maritime Outlook, dan upaya menjadikan pertemuan Forum Maritim ASEAN sebagai pertemuan tahunan. Pertemuan pada KTT ke-43 ASEAN 2023 tersebut juga menyepakati pedoman untuk mempercepat negosiasi tata perilaku (Code of Conduct/COC) di Laut China Selatan. Sementara itu, pada sesi retreat, para pemimpin ASEAN mengesahkan satu dokumen tentang peninjauan dan keputusan pemimpin ASEAN tentang implementasi Konsensus Lima Poin dalam menyelesaikan krisis Myanmar. Dokumen tersebut menyatakan antara lain bahwa Konsensus Lima Poin akan tetap menjadi rujukan bagi ASEAN dalam menyelesaikan konflik di Myanmar. Selain itu Myanmar tidak diizinkan untuk memimpin blok tersebut pada 2026 sesuai jadwal semula sehingga posisinya akan digantikan oleh Filipina.
