Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mencatat sebanyak 441 hoaks politik muncul sejak Januari-Oktober 2022. Konten hoaks banyak menyerang figur potensial bakal calon presiden pada Pemilu 2024 dan penyelenggara pemilu. Ketua Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, menerangkan tema hoaks yang muncul tahun ini tidak jauh berbeda dengan hoaks di pemilihan umum sebelumnya. Isu seperti politisasi identitas dan isu ketidaknetralan KPU dan Bawaslu masih diprediksi akan muncul.
Komisioner Bawaslu, Lolly Suhenty, menyebutkan bahwa hoaks politik berdampak buruk karena memicu perpecahan dan kericuhan di masyarakat. Dari hasil evaluasi yang dilakukan Bawaslu saat Pemilu 2019, hoaks mulai masif sejak lima hingga enam bulan menjelang hari pencoblosan. Masifnya hoaks tidak lepas dari rendahnya literasi politik dan kemampuan verifikasi berita yang dimiliki warga. Untuk itu, Bawaslu sudah menyiapkan langkah mitigasi dengan mengedukasi publik mengenai bentuk-bentuk pelanggaran pemilu. Salah satu pelanggaran pemilu yang perlu diketahui publik adalah soal larangan kampanye berisi muatan yang menghina, menghasut, memfitnah, dan mengadudomba. Bawaslu juga akan berkolaborasi dengan sejumlah pihak, seperti media massa, platform media sosial, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas untuk menyebarkan informasi sahih mengenai pemilu dan membekali warga dengan kemampuan verifikasi yang baik.
Komisioner KPU, Betty Epsilon Idroos, menjelaskan, salah satu potensi hoaks yang akan membayangi pelaksanaan Pemilu 2024 adalah upaya mendelegitimasi penyelenggara pemilihan umum. KPU menyiapkan upaya preventif dan kuratif dengan membentuk Satgas Siber untuk memetakan hoaks apa saja yang berpotensi dilancarkan kepada KPU. Satgas yang juga terdiri atas unsur kepolisian ini juga akan menindak orang atau kelompok yang menyebarkan hoaks tersebut. Peneliti Perludem, Mahardhika, menyebutkan bahwa partai politik juga harus ikut berkomitmen untuk tidak menggunakan hoaks sebagai senjata politik. Mahardhika menyatakan masih banyaknya pihak yang menggunakan hoaks karena para kandidat dinilai tidak memiliki program konkret yang bisa ditawarkan ke masyarakat. Selain itu, minimnya tawaran kebijakan membuat jalan pintas melalui strategi politisasi identitas ditempuh kandidat.
