Pemerintah menunda penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kg yang seharusnya dimulai pada Januari 2025. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk menjaga harga gabah di tingkat petani saat musim panen raya yang berlangsung Februari hingga April. Jika bantuan tetap disalurkan, dikhawatirkan harga gabah akan anjlok di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kg. Bantuan sebanyak 900 ribu ton beras dengan anggaran Rp16,6 triliun akan disalurkan setelah panen usai, meskipun jadwal pastinya belum ditentukan.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas penggilingan padi yang membeli gabah di bawah HPP, bahkan mengancam akan mengambil alih operasionalnya jika pelanggaran terjadi. Bantuan pangan ini ditargetkan untuk 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama enam bulan, namun jadwal penyaluran empat bulan sisanya masih belum jelas. Pemerintah menekankan bahwa keseimbangan antara keuntungan pengusaha dan kesejahteraan petani harus dijaga.
