Kementerian Keuangan mencatat utang baru yang ditarik pemerintah hingga Februari 2026 sebesar Rp185,3 triliun. Realisasi itu setara 22,3 persen dari target pembiayaan utang APBN 2026 yang dipatok sebesar Rp832,2 triliun. Angka itu masih rendah dibanding realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp249,9 triliun. Menurut Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, pembiayaan anggaran tahun ini masih terjaga dalam batas yang terkendali. Sementara itu, pembiayaan yang berasal dari non utang tercatat Rp21,1 triliun. Angka ini lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp3,9 triliun. Dengan begitu maka realisasi pembiayaan anggaran pada Februari 2026 tercatat sebesar Rp164,2 triliun atau 23,8 persen terhadap APBN.
Juda menjelaskan strategi pembiayaan dilakukan secara antisipatif untuk memastikan ketersediaan kas pemerintah tetap memadai, sekaligus menjaga fleksibilitas pembiayaan di tengah dinamika pasar keuangan global. Sebagian besar pembiayaan utang tersebut diperoleh dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar domestik. Menurut Juda, minat investor terhadap SBN masih sangat kuat. Hal ini terlihat dari bid to cover ratio pada lelang SBN yang masih tinggi. Untuk Surat Utang Negara (SUN) rasio tersebut berada di atas 2 kali, sementara untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai 3,1 kali. Selain dari pasar domestik, pemerintah juga menghimpun pembiayaan melalui penerbitan SBN global pada Februari 2026. Pemerintah menerbitkan obligasi dalam dua mata uang, yakni offshore renminbi (CNH) senilai 9,25 miliar dengan yield sekitar 2-3 persen, serta obligasi euro sebesar 2,7 miliar euro dengan yield sekitar 4-5 persen.