Pemerintah segera membentuk tim monitoring dan evaluasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan beras (Tim Monev SPHP Beras) guna memastikan penyalurannya tidak ada penyimpangan. Tim itu terdiri atas perwakilan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) bersama Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan Polri, dan instansi terkait.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, sesuai amanat Kepala Bapanas, Bapanas bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait akan membentuk Tim Monev SPHP Beras yang akan diikuti dengan pembangunan aplikasinya. Ini agar upaya penyalurannya dapat dijaga dengan baik sesuai harapan Presiden Joko Widodo. Selain dibentuk Tim Monev SPHP Beras, juga dibangun sistem/aplikasi untuk mengontrol penyaluran SPHP dari distributor hingga ke pengecer/ outlet seperti aplikasi Simirah untuk minyak goreng curah di Kementerian Perindustrian guna meminimalisir penyimpangan penyaluran. Sebagian besar Dinas Pangan telah berkoordinasi dengan instansi/lembaga di daerahnya masing-masing untuk menyalurkan beras SPHP khususnya di pasar-pasar di 90 kabupaten/kota barometer inflasi serta pasar dan outlet lainnya. Pelaksanaan kegiatan itu diikuti pemasangan spanduk dan informasi harga guna memudahkan masyarakat mengaksesnya.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso sebelumnya berharap program SPHP dengan menggunakan beras impor bisa diawasi ketat oleh semua pemangku kepentingan, termasuk oleh Satgas Pangan dan masyarakat. Hal itu untuk menutup ruang bagi pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi dari program tersebut Pekan ini, SPHP dengan beras impor mulai dijalankan Bulog dengan volume sekitar 100 ribu ton. Sepanjang 2023, penyaluran SPHP beras ditargetkan minimal 1,2 juta ton.
