Menkeu, Sri Mulyani, mengharapkan pemekaran tiga provinsi Papua menjadi langkah pembangunan yang lebih nyata. Pemerintah telah menghitung kebutuhan anggaran untuk proses pemekaran tersebut, dari transfer keuangan dan dana desa yang dibagi berdasarkan provinsi induknya dulu (28/6/2022). Terkait kebutuhan vertikal di ketiga provinsi tersebut, akan dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait, akan menjadi anggaran tambahan yang perlu untuk disediakan. Menurut Sri Mulyani, yang paling penting adalah semangat untuk bisa mencapai kemajuan yang nyata, serta ada spend of control dan scope pengawasan yang lebih manageable.
Wamendagri, John Wempi Wetipo, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Komisi II atas pembahasan ketiga RUU. Pemerintah disampaikannya setuju agar ketiga RUU tersebut dibawa ke dalam rapat pengambilan keputusan tingkat II. Pemerintah optimistis bahwa ketiga RUU yang mengatur pemekaran provinsi di Papua akan berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan orang asli Papua, serta akselerasi pembangunan di Papua.
Sembilan fraksi di Komisi II DPR menyetujui pengambilan keputusan tingkat I terhadap RUU tentang Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Provinsi Papua Pegunungan, termasuk Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS. Kendati demikian, anggota Komisi II Fraksi Partai Demokrat, Rezka Oktoberia, memberikan catatan kritis terhadap proses pemekaran Papua.
