Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan anggaran untuk pembangunan tahap awal ibu kota baru (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, mencapai Rp23 triliun pada tahun depan. Ia menyebut dana tersebut berasal dari APBN yang masuk ke dalam anggaran belanja kementerian/lembaga. Adapan kementerian/lembaga yang ia maksud di antaranya Kementerian PUPR, Kementerian Investasi BKPM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hingga Polri. Ia menjelaskan alokasi anggaran ini sesuai dengan proyeksi yang telah disusun. Dalam proyeksi itu 20 persen anggaran pembangunan IKN ditopang oleh APBN, sementara sisanya diharapkan dari swasta. Suharso menyebut sampai saat ini sudah lebih dari 10 perusahaan swasta yang sudah meneken kontrak untuk investasi di IKN. Sementara, untuk perusahaan luar negeri baru tiga perusahaan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan fokus pembangunan IKN pada 2022 dan 2023 adalah pada kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP). Seperti, kawasan perkantoran presiden dan wakil presiden, sanitasi, jalan nasional, hingga jalan tol Balikpapan-IKN. Adapun pembangunan ini akan dimulai pada akhir Agustus 2022. Pemerintah sendiri membagi pembangunan IKN dalam tiga tahap. Pertama, penyelesaian adalah pembangunan infrastruktur inti, antara lain, Istana Presiden, Gedung MPR/DPR, kantor-kantor pemerintahan, markas TNI-Polri. Tahap kedua, akan dilakukan pada 2025 hingga 2035, dan tahap tiga pada 2035 sampai dengan 2045.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan pemerintah akan mendorong investasi swasta dalam membangun IKN di Kalimantan Timur. Setidaknya, 80 persen pembangunan IKN akan ditopang dari swasta. Pemerintah memproyeksi total dana yang dibutuhkan untuk membangun IKN sekitar Rp466 triliun-Rp486 triliun. Berdasarkan rencana awal, APBN akan menanggung 19 persen atau sekitar Rp88,54 triliun-Rp92,34 triliun. Selain itu, pemerintah juga akan memanfaatkan dana dari investasi swasta, BUMN, hingga skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam membangun IKN.
