Pemerintah sedang mengkaji ulang aturan transfer ke daerah (TKD) dan mempertimbangkan untuk menambah alokasi dana ke daerah. Namun, rencana ini masih dalam tahap konsultasi dengan DPR dan belum final.
Pemerintah memastikan tidak akan ada pemotongan TKD lebih lanjut, setelah sebelumnya pemotongan TKD memicu demonstrasi di berbagai daerah. Pemda kemudian menaikkan pajak daerah untuk menutup kekurangan dana akibat pemotongan tersebut. Kenaikan pajak daerah, seperti PBB-P2, membebani masyarakat dan memicu protes publik, sehingga beberapa keputusan kenaikan pajak dibatalkan.