Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai ada sikap saling sandera yang terjadi antara fraksi di DPR dan pemerintah. Pernyataan yang bertolak belakang antara Ketua DPR Puan Maharani dan Mensesneg Pratikno tentang revisi UU Polri menunjukan hal tersebut. “Ini memang undang-undang yang susah dibahas kemudian secara politik juga sulit dicari jalan keluarnya. Sehingga saling lempar,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (4/5).
Selain sulit mengukur dampak baiknya terhadap masyarakat dan institusi tersebut situasi antara partai di DPR juga cukup panas hingga akhirnya pelantikan pemerintah baru dilaksanakan.
Sementara itu pakar hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari meminta DPR untuk terbuka saja jika tidak bersedia membahas rancangan undang-undang yang dinyatakan tidak siap. Sebaliknya pemerintah harus membuktikan keseriusan itu dengan melengkapi naskah akademik dan lainnya termasuk pelibatan publik di dalamnya.
