Dalam rapat kerja dengan Eselon I Kementerian Pertanian di kompleks parlemen di Jakarta, Senin (27/6), Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (PR) Sudin menuduh Kementerian Pertanian tidak serius menangani wabah penyakit kuku dan mulut yang menyerang sapi dan kerbau. Dia menambahkan dalam rapat bulan lalu dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, pihaknya sudah meminta Kementerian Pertanian memperketat lalu lintas hewan ternak untuk menekan penyebaran virus kuku dan mulut yang tampaknya belum terlaksana.
Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, lanjutnya, per 22 Juni, sapi dan kerbau yang sakit akibat virus penyakit kuku dan mulut meningkat dari 13.965 ekor menjadi 221 ribu ekor, termasuk 1.256 hewan ternak mati. Jumlah itu belum termasuk kambing, domba, dan babi yang juga tertular virus penyakit kuku dan mulut. Sudin menegaskan data yang disampaikan Kementerian Pertanian tidak sesuai dengan jumlah hewan ternak yang sakit akibat virus penyakit kuku dan mulut yang dilaporkan para peternak di daerah-daerah terdampak kepada Komisi IV DPR. Apalagi laporan yang berasal dari dokter hewan karena jumlah dokter hewan di Indonesia sangat terbatas sehingga input data menjadi tidak maksimal.
“Komisi IV melihat penanganan penyakit kuku dan mulut masih kurang optimal, cenderung lambat, dan perlu peningkatan fasilitas pencegahan. Selain itu perlunya penguatan karantina di perbatasan mengingat sebagian besar penyebaran penyakit kuku dan mulut melalui alur perdagangan. Badan karantina sangat lemah dalam melakukan pencegahan penyebaran PMK,” kata Sudin. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana percepatan pendistribusian vaksin penyakit kuku dan mulut serta kesiapan dalam memproduksi vaksin dalam waktu singkat karena wabah penyakit kuku dan mulut makin meluas sudah ke 19 provinsi. Sudin menambahkan anggaran penanganan penyakit kuku mulut sebesar Rp 4,4 trilun harus digunakan oleh Kementerian Pertanian untuk vaksin, obat-obatan, disinfektan, dan penggantian hewan ternak yang mati.
