Kebijakan sistem kontrak penangkapan ikan dinilai hanya akan menguntungkan pemodal dan korporasi besar. Nelayan kecil yang bertahun-tahun mencari ikan dengan peralatan seadanya bakal makin terpinggirkan dengan adanya kebijakan tersebut. Tak heran, pemerintah dinilai kurang berpihak pada nelayan kecil dan lebih mementingkan korporasi perikanan besar.
Ruslan Tawari, pengajar pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura Ambon memahami penolakan warga terhadap rencana sistem kontrak penangkapan ikan. Alasannya, nelayan lokal yang tidak diperhatikan selama ini sudah sering menyaksikan kejahatan perikanan di daerahnya. “Mereka kemudian tidak percaya pemerintah sebab semua yang dijanjikan tidak terwujud, ” ucapnya. Untuk memulihkan kepercayaan itu, pemerintah harus menunjukkan keberpihakan pada nelayan miskin yang di Maluku, diperkirakan lebih dari 100.000 rumah tangga nelayan. “Berdayakan mereka dulu. Kasih kapal, alat tangkap, bahan bakar subsidi, dan kemudahan lainnya, ” kata Ruslan.
