Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, Wahyudi Kumorotomo, menjelaskan rencana Prabowo menambah jumlah kementerian akan mengakibatkan dampak buruk bagi efektivitas tata kelola pemerintahan (26/9/2024). Padahal, salah satu tugas pemerintah adalah mengawal reformasi birokrasi berjalan pada rel yang tepat. Penambahan kementerian juga akan berimplikasi pada penambahan jumlah menteri, pejabat eselon I, II, dan III secara signifikan.
Potensi lainnya adalah konflik dan sulitnya koordinasi yang akan terjadi di antara para anggota kabinet sehingga mengakibatkan kebijakan-kebijakan sulit terarah dalam menyelesaikan masalah di masyarakat. Apalagi jika calon menteri itu tidak memiliki kompetensi di bidangnya.
Wahyudi juga menyoroti konsekuensi penambahan jumlah kementerian dengan rencana penambahan jumlah komisi DPR. Menurut ia, rencana penambahan komisi DPR juga dapat dianggap sebagai kesempatan bagi DPR untuk bagi-bagi kekuasaan.
