Pemisahan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi Kementerian Penerimaan Negara bakal dimulai dengan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN). Hal tersebut disampaikan Ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira. Ia menilai pembentukan kementerian baru di kabinet Prabowo Subianto tak mudah. “Sebenarnya kalau langsung membentuk Kementerian (Penerimaan Negara) itu harus ada prasyarat-prasyaratnya. Bisa saja taktis dulu, sementara badan, nanti transform ke kementerian kan bisa seperti itu,” kata Anggawira saat ditemui CNNIndonesia.com di bilangan Jakarta Pusat, Sabtu (28/9). “Bisa saja Badan (Penerimaan Negara) dulu, baru berubah nanti jadi kementerian,” imbuhnya. Anggawira menegaskan sejatinya badan atau kementerian selevel. Namun, badan, seperti Badan Gizi Nasional yang mengurusi makan gratis berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.
Anggawira menyebut konsep ini juga serupa dengan sejarah terciptanya Kementerian Investasi. Cikal bakal kementerian itu berasal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). “Artinya kan prosesnya pembentukan badan lebih mudah dari kementerian. Saya pikir bukan orang baru (calon kepala Badan Penerimaan Negara), pastinya yang sudah berpengalaman,” jelas Anggawira. “(Pembagian tugas dengan Kemenkeu) ada urusan keluar dan urusan masuk. Badan Penerimaan Negara mengurus yang masuk, nanti spending-nya Kemenkeu,” tutupnya. Urgensi pembentukan BPN salah satunya adalah mengerek rasio pajak Indonesia ke 23 persen.
