Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani soal keputusan pemerintah yang merapel bansos untuk tiga bulan selama masa kampanye Pilpres 2024. Hasto mewanti-wanti agar bansos tidak dipolitisasi menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024. Dia menyebut bansos adalah kebijakan politik anggaran dari pemerintah dan DPR untuk rakyat. Hasto menilai politisasi bansos hanya akan mencederai masyarakat yang akan melaksanakan proses demokrasi memilih pemimpin dan wakilnya di lembaga perwakilan. Dia memastikan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap implementasi bansos yang dilakukan selama masa kampanye.
Meski begitu, di sisi lain, Hasto meyakini masyarakat akan memahami dan bisa bersikap kritis terhadap dugaan penyalahgunaan bansos yang terjadi saat ini. Presiden Jokowi kembali merilis bantuan sosial (bansos) baru, berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024. Bansos ini dikucurkan dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun di tengah masa kampanye Pemilu 2024. Namun, yang menuai sorotan bantuan akan diberikan sekaligus pada Februari 2024 kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bansos akan dirapel sehingga warga akan mendapatkan Rp600 ribu sekaligus.
